SuaraUMKM, Jakarta – Pusat Penelitian Kebijakan Ekonomi (PPKE) di Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB) Universitas Brawijaya mengungkapkan bahwa masa kampanye Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 memiliki potensi besar untuk meningkatkan penjualan produk dari pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).
Peneliti senior PPKE FEB Universitas Brawijaya, Joko Budi Santoso, mengatakan bahwa momen musiman ini, terutama dengan datangnya tahun politik pada akhir 2023, dapat menjadi pendorong yang kuat bagi penjualan UMKM.
“Tentunya, selain kebijakan dari pemerintah, momen-momen yang bersifat musiman, seperti tahun politik dapat menggenjot penjualan UMKM,” kata Joko Budi.
Joko Budi menjelaskan bahwa sejumlah pelaku UMKM, khususnya yang bergerak di sektor perdagangan, percetakan, kerajinan tangan, dan kuliner, memiliki peluang besar untuk meningkatkan penjualan.
Baca Juga : Pemilu 2024 Bawa Angin Segar Untuk Kebangkitan Bisnis UMKM
Menurutnya, kebutuhan untuk Alat Peraga Kampanye (APK), berbagai kegiatan pertemuan konsolidasi, mobilisasi di tingkat akar rumput, serta penyediaan suvenir dan bantuan sembako dari calon anggota legislatif yang dapat meningkatkan penjualan UMKM.
“Para caleg dan tim sukses Pemilihan Presiden (Pilpres) seharusnya memanfaatkan produk-produk UMKM dalam proses kampanye. Karena ini akan mendorong peningkatan volume penjualan UMKM sehingga keberlangsungan usaha UMKM dapat terjamin,” katanya.
Ia menambahkan bahwa selain memanfaatkan masa kampanye, para calon legislatif juga bisa mempromosikan produk UMKM, yang juga akan memperkuat ketahanan perekonomian Indonesia di tengah ketidakpastian ekonomi global akibat situasi geopolitik.
Keberadaan UMKM, lanjutnya, memiliki peran strategis dalam perekonomian Indonesia. UMKM menyumbang sekitar 60 persen dari total Produk Domestik Bruto (PDB) dan menyerap tenaga kerja sekitar 97 persen dari total angkatan kerja.
Baca Juga : Per Oktober 2023, Nilai Transaksi QRIS Naik 186 Persen
“Dengan posisi tersebut, UMKM merupakan penopang perekonomian nasional dan berperan penting dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat,” katanya.
Selain memanfaatkan masa kampanye, Joko Budi menyarankan agar untuk jangka panjang, pemerintah perlu memperkuat Kredit Usaha Rakyat (KUR), memberikan fasilitasi pemasaran, pendampingan manajemen usaha, fasilitasi sertifikasi produk, dan menerapkan berbagai paket kebijakan lainnya.
“Ini akan berdampak pada mudahnya penyelesaian pengangguran dan kemiskinan,” pungkasnya.
Sumber : Antara
