SuaraUMKM, Jakarta – Badan Standardisasi Nasional (BSN) menyatakan, fokus utama BSN saat ini adalah Standarisasi Nasional Indoensia (SNI) Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM).
Kepala BSN, Kukuh S. Achmad mengatakan, label SNI yang harus dimiliki UMKM adalah agar produk yang mereka hasilkan kemudian di jual di pasaran bisa memiliki kualitas, kapasitas yang baik sehingga bisa bersaing dengan produk yang berasal dari luar negeri.
“Pekerjaan utama dan konsentrasi masih ke UMKM, karena harus ditingkatkan kapasitasnya, kualitasnya agar bisa bersaing dengan produk luar,” tutur Kukuh dalam konferensi pers refleksi BSN 2022 dan outlook tahun 2023, Selasa (10/1).
Dalam proses standardisasi tersebut, kata Kukuh pihaknya juga turut melakukan pembinaan bagi pelaku UMKM, utamanya agar mereka bisa bangkit pasca pandemi Covid-19.
Adapun BSN sendiri menargetkan 200.000 UMKM bisa mendapatkan SNI Bina UMK. Hal ini sejalan dengan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 tentang Percepatan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri dan Produk UMKM.
Selain itu, BSN juga menargetkan sebanyak 1.750 UMKM bisa menjadi role model penerapan SNI, bagi pelaku UMKM lainnya. Data BSN mencatat, sejak 2015 hingga 2022, terdapat 1.339 role model UMKM penerapan SNI.
Selain fokus pada UMKM, BSN juga menargetkan pada tahun ini dokumen SNI bisa mencapai 12.700, meningkat dari total hingga tahun 2022 yang jumlahnya sebesar 12.165 SNI.
Kemudian, bisa mencapai target 3.000 Lembaga Penilaian Kesesuaian (LPK) yang terakreditasi target Komite Akreditasi Nasional (KAN), alias meningkat dari total hingga tahun 2022 yang jumlahnya sebesar 2.785 LPK.
Menargetkan pengakuan internasional skema akreditasi sebanyak 18, peserta sosialisasi, edukasi, dan promosi penerapan SNI sebanyak 20.000 orang, sebanyak 26.300 sertifikasi SNI, 150 pengakuan internasional atas kemampuan pengukuran dan kalibrasi, serta 2.000 sertifikat kalibrasi SNSU.
Lebih lanjut, BSN juga akan fokus pada pengembangan dan penerapan Standardisasi Penilaian Kesesuaian (SPK) di bidang kesehatan, transformasi digital, energi baru terbarukan, dan perubahan iklim.
“Dalam konteks keketuaan Indonesia di ASEAN untuk forum ASEAN Consultative Committee for Standards and Quality (ACCSQ) juga bakal jadi poin. Selama menjadi ketua sesuai dengan arahan BSN bisa mewujudkan salah satu yang berkaitan dengan harmonisasi standar untuk mendukung SDGs,” imbuh Kukuh.
Sumber Informasi : kontan.co.id
