SUARAUMKM, Bulungan – Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara dorong penguatan kapasitas pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) untuk lebih melek digital.
Hal itu disampaikan oleh Gubernur Kaltara, Zainal Arifin Paliwang saat mengunjungi gerai produk lokal di Tanjung Selor, Bulungan, Kalimantan Utara beberapa waktu lalu. Kamis (9/6/2022).
Menurut Zainal, pelaku UMKM di Kaltara harus berbenah kepada penyediaan layanan yang cepat dan menyasar seluruh elemen masyarakat.
“UMKM Kaltara harus menguasai marketplace di era digital. Sehingga memiliki layanan yang cukup cepat ke masyarakat. Jika ini dilakukan oleh UMKM kita, maka akan berdampak pada pertumbuhan ekonomi kita di Kaltara,” jelas gubernur dalam keterangannya.
Zainal juga merasa optimis, karena menurutnya Provinsi termuda ini memiliki potensi kekayaan alamnya sangat luar biasa dan berada pada posisi teratas di Indonesia.
“Terbukti, digitalisasi telah menjadi solusi bagi para pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) dan koperasi untuk terus berkembang di tengah pembatasan aktivitas dan mobilitas masyarakat pada masa pandemi Covid-19 silam,” terangnya.
Sementara itu, Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM (Disperindagkop) Kaltara, Hasriyani menegaskan, pembenahan UMKM yang harus dilakukan adalah memperkuat kapasitasnya.
“Kita memahami jika soal standarisasi pangan dan pemasaran digital ini masih harus mendapat perhatian pemerintah. Oleh karena itu, kita kembali memfasilitasinya dalam bentuk pelatihan hari ini,” ujar Hasriyani.
Hasriyani mengatakan, saat ini pihaknya sedang mengupayakan pemerataan standarisasi dan sertifikasi produk pangan UMKM.
Sehingga, menurut Hasriyani hal itu bisa memberikan jaminan kepastian hukum bagi pelaku usaha, baik di tahap produksi atau pada tahap pemasaran.
Hasriyani juga menegaskan dengan terstandarisasi dan tersertifikasinya produk pangan UMKM, akan mempermudah penelusuran kembali dari kemungkinan terjadinya penyimpangan.
“Untuk mengantisipasi soal keamanan pangan dan pemasaran ada dari Dinkes dan PLUT yang memberikan pembinaan kepada mereka,” ujarnya.
Selain itu, Hasriyani mengatakan rata-rata pelaku UMKM di Kaltara juga dinilai masih membutuhkan edukasi tentang literasi keuangan. Terutama mengenai pengelolaan pembukuan secara tepat.
“Masih ada pelaku UMKM tidak bisa memisahkan antara keuntungan pribadi dan keuntungan usaha. Ini yang coba kita uraikan, kita beri pemahaman kepada mereka. Secara teknis, edukasi disampaikan langsung dari perbankan, BUMN terkait, dan juga akademisi,” tuturnya.
Sumber Informasi: Korankaltara.com
