spot_img

Presiden Tegaskan Kepala Daerah Untuk Segera Masukan UKM Ke E-Katalog

SUARAUMKM.COM, Bali – Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta Kepada kepala daerah, Gubernur, Bupati dan Wali Kota untuk segera memasukan UKM-UKM yang berkualitas ke dalam e-katalog.

Demikian hal tersebut disampaikan Presiden dalam arahannya kepada Menteri, Kepala Lembaga, Kepala Daerah dan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) terkait Aksi Afirmasi Bangga Buatan Indonesia, di Hotel Grand Hyatt Nusa Dua, Bali pada Jumat (25/03/2022).

Acara tersebut diselenggarakan oleh Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif bekerjasama dengan Kementerian Perindustrian, Kementerian Koperasi & UKM, dan Sekretariat Kabinet.

Selain itu, Presiden juga menegaskan kepada jajaran menteri, kepala lembaga, hingga kepala daerah untuk meminimalisir pengadaan barang impor dan mengoptimalkan penggunaan barang-barang dalam negeri.

“Kita ini CCTV saja impor, padahal di dalam negeri ada yang bisa produksi. Seragam dan sepatu tentara dan polisi juga impor. Kita ini bisa produksi sebenarnya, kebiasan impor ini jangan sampe diteruskan,” tegasnya.

Lanjutnya, Presiden Jokowi mengungkapkan apabila APBN, APBD, dan aggaran BUMN digunakan untuk belanja pangadaan produk dalam negeri, maka dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi dalam negeri.

“Coba kita alihkan anggaran yang ada di sini untuk membeli barang dalam negeri, berarti akan ada investasi. Hak itu bisa membuka lapangan pekerjaan seperti tadi yang sudah dihitung bisa membuka 2 juta lapangan pekerjaan,” ungkapnya.

Kemudian Presiden menyinggung soal keluhan para pelaku UMKM mengenai sertifikat SNI, untuk mempermudah perizinan SNI.

“Untuk jajaran terkait SNI, coba dibuat sederhana dan jangan ribet. Kurangi biayanya, jangan bayar sana bayar sini, dipermudah biar cepat masuk ke e-katalog,” ucapnya.

Demikian, Presiden menuntut semua pihak terkait untuk memastikan bahwa pelaksanaan kebijakan tersebut berjalan dengan baik di lapangan.

BACA JUGA :  Minat Wisatawan Mancanegara Tinggi, Menparekraf Ingin Akses Penerbangan Ke Bali Ditingkatkan

“Kedepannya, menteri Keuangan dan BPKP serius mengawasi, coba ditinjau transaksi dan laporan yang sudah masuk,” tutupnya.

Sumber: setkab.go.id

spot_img

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

spot_imgspot_imgspot_imgspot_img

Popular

spot_img

Subscribe

Article
Related

Dorong Kedaulatan Ekonomi Rakyat, BRI Menara BRILiaN Berpartisipasi di Seminar Nasional Kopdes Merah Putih

JAKARTA – PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk melalui...

Jumat Berkah, BRI BO Gatot Subroto Tebar 90 Paket ke Panti Asuhan Khoirul Ittihad Jakarta

JAKARTA - Semangat berbagi kembali digaungkan BRI. Kali ini...

Wawasan Nusantara: Panduan Lama untuk Tantangan Baru

Penulis : Daffa Atha Zafran Mahasiswa Program Studi Ilmu komunikasi...

International Webinar 2026 Bahas Dampak Geopolitik Global terhadap Pertumbuhan Bisnis Dalam Negeri

Bandung, 9 Juni 2026 — Perubahan geopolitik global kini...