SuaraUMKM, Jakarta – Menteri Koperasi dan UKM (MenKopUKM) Teten Masduki menemui Wakil Menteri Parlemen METI (Ministry of Economy, Trade and Industry) Jepang Nagamine Makoto untuk memperkuat kerja sama kedua negara di bidang UMKM dan koperasi.
“Kerja sama Indonesia dan Jepang di bidang koperasi dan UMKM sudah berlangsung cukup lama sejak tahun 1978. Kami berharap kerja sama ini dapat ditingkatkan dan dapat memberikan manfaat lebih kepada kedua negara,” sebut MenKopUKM Teten Masduki seperti dalam keterangan resmi yang diterima di Jakarta, Rabu.
Dalam prioritas kebijakan Indonesia, kata Menteri Teten, Presiden Jokowi menetapkan kebijakan substitusi impor melalui afirmasi 40 persen belanja barang dan jasa pemerintah dan BUMN untuk produk UMKM. Kemudian terdapat kemudahan pembiayaan UMKM dengan meningkatkan rasio kredit perbankan untuk UMKM dari sekitar 21 persen saat ini menjadi 30 persen pada 2024.
“Kami juga melanjutkan hilirisasi komoditas unggulan oleh UMKM. Seperti rumput laut, perikanan (termasuk udang, kepiting, dan sidat), natural ingradient, bio farmaka, buah-buahan, bambu, kelapa, kelapa sawit, dan peningkatan nilai tambah bagi komoditas unggulan tersebut,” tuturnya.
Tak hanya itu, pemerintah juga mengembangkan startup dan melakukan digitalisasi UMKM. Serta, peningkatan kemitraan dan akses pasar UMKM masuk ke dalam rantai pasok global.
Untuk itu, Menteri Teten mengharapkan dukungan METI agar inisiatif kerja sama yang telah dijajaki selama di Jepang, termasuk bersama IFC, Small and Medium Enterprise-Organization for Small & Medium Enterprises and Regional Innovation, Japan (SMRJ), Pemerintah Kota Gamagori dan sejumlah industri di Jepang dapat ditindaklanjuti bersama.
“Sehingga terwujud kerja sama konkrit yang menguntungkan para pelaku UMKM di Indonesia dan Jepang,” katanya.
Lebih lanjut, Teten juga bersama jajaran juga bertemu Tokyo SME Center dan perusahaan pengolahan rumput laut. Pada pertemuan dengan Tokyo SME Center, ia mengatakan, bahwa Indonesia memiliki Smesco sebagai lembaga pemasaran koperasi dan UKM Indonesia.
Indonesia pun juga disampaikannya sedang melakukan hilirisasi produk tambang dan tidak lagi akan mengirim bahan baku. Kemudian kebijakan substitusi impor untuk pengadaan barang pemerintah yakni 40 persen APBN untuk membeli produk lokal serta lokal konten 100 persen untuk perusahaan besar.
“Kami mengajak SME Jepang untuk join venture dengan UKM Indonesia. Kerja sama dengan Tokyo SME dengan Smesco. Indonesia rangking enam startup di dunia. Penting untuk dikerjasamakan dengan startup di Jepang,” ajaknya.
Sumber Informasi : Antaranews.com
