SuaraUMKM, Jakarta – Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Selatan rutin mengedukasi pelaku usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) untuk menjual makanan sehat dan halal demi terciptanya keamanan pangan dan ketercukupan gizi masyarakat.
“Monitoring jajanan anak di kantin sekolah dibantu oleh tim puskesmas, dan catering ataupun restoran ada tim Sudin Kesehatan dan puskesmas wilayah,” kata Kepala Suku Dinas Kesehatan Jakarta Selatan Yudi Dimyati saat dihubungi di Jakarta, Selasa.
Yudi menambahkan sampai saat ini pihaknya rutin memastikan apakah ada atau tidaknya pelaku usaha yang menggunakan bahan makanan berbahaya. Jika ditemukan adanya makanan dengan zat berbahaya, maka pihaknya siap memeriksa untuk menjamin keamanan dan kesehatan para konsumen di wilayahnya.
“Apabila suatu waktu ada laporan masyarakat, maka kami akan turun untuk pemeriksaan mulai dari bahan mentah hingga peralatan yang digunakan,” tambahnya.
Sementara itu, Kepala Satuan Pelayanan Kesehatan Masyarakat Puskesmas Cilandak, Tri Novia menuturkan sebanyak 100 pelaku usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) di wilayahnya telah menerima sosialisasi mengenai sertifikat halal.
Kegiatan sosialisasi ini mendapat bantuan dana dari tanggung jawab sosial (corporate social responsibility/CSR) yakni Rumah Sakit Siloam TB Simatupang.
“Kami ingin meningkatkan wawasan cara menghidangkan makanan yang aman dan pentingnya membuat surat izin dan sertifikat halal,” kata Kepala Satuan Pelayanan Kesehatan Masyarakat Puskesmas Cilandak, Tri Novia dalam sosialisasi di Rumah Sakit Siloam TB Simatupang.
Novia menuturkan pihaknya gencar melakukan sosialisasi edukasi dan memastikan seluruh UMKM memiliki sertifikat halal pada tahun 2023 ini sesuai instruksi pemerintah.
Selain itu, pihaknya juga akan memfasilitasi pengurusan Nomor Induk Berusaha (NIB) di kalangan penjaja makanan, pelaku usaha jasa boga dan pengelola kantin sekolah di wilayah Cilandak.
Nantinya pihaknya juga berkolaborasi Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) untuk mengeluarkan perizinan dan kementerian koperasi yang mengeluarkan sertifikat halal.
Selain itu, juga dengan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Republik Indonesia, Suku Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah (PPKUKM) Jakarta Selatan, dan Suku Dinas Kesehatan Jakarta Selatan.
Lanjut dia, pihaknya sempat menemukan penjual makanan di sekolah hingga usaha jasa boga yang belum memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB) dan sertifikasi halal.
“Waktu itu kita periksa puluhan pedagang takjil ada yang boraks, formalin, kemudian pernah ada jajanan gak sehat bikin anak-anaknya jadi sakit,” tambahnya.
Menurut dia, dengan ditemukannya zat berbahaya ini bisa mengganggu produktivitas kegiatan belajar mengajar, sehingga perlu perhatian lebih mengenai keamanan pangan terutama di lingkungan sekolah.
Ke depannya, pihaknya akan menyiapkan tenaga untuk melakukan jemput bola atau mendatangi langsung lokasi pedagang kaki lima (PKL) di sekitar wilayahnya.
Sumber Informasi : Tribunnews.com
