SuaraUMKM, Jakarta – Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta berkomitmen untuk melaksanakan belanja produk dalam negeri (PDN) tahun ini sebesar Rp15,8 triliun. Langkah ini merupakan wujud nyata dari implementasi arahan Presiden terkait Program Peningkatan Pemanfaatan Produk Dalam Negeri (P3DN), yang tertuang dalam Inpres Nomor 2 tahun 2022.
Kepala Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah (PPKUKM) DKI Jakarta, Elisabeth Ratu Rante Allo, menjelaskan bahwa Pemprov DKI telah sepenuhnya berkomitmen untuk melakukan belanja PDN sebesar Rp15,8 triliun. Selaras dengan arahan Presiden yang menargetkan belanja PDN hingga 95 persen.
“Selaras dengan arahan presiden yang menargetkan belanja PDN hingga 95 persen, target belanja PDN juga akan menjadi salah satu indikator dalam perjanjian kinerja seluruh Kepala Perangkat Daerah di Provinsi DKI Jakarta,” ujar Ratu dalam keterangan resmi, Kamis (11/5/2023).
Baca Juga : 3000 UMKM DKI Jakarta Terima Sertifikat Halal dari PPKUKM Tahun Ini
Ratu menekankan bahwa tindakan ini menjadi bukti konkret dari keberpihakan terhadap produk dalam negeri, usaha mikro, dan koperasi yang harus dilaksanakan secara serius dan dengan kolaborasi yang kuat. Untuk mendukung komitmen Pemprov DKI, Dinas PPKUKM telah mengadakan kegiatan Business Matching Batch III di Balai Kota DKI Jakarta, Jakarta Pusat.
“Kegiatan tersebut memiliki tujuan utama untuk mendorong peningkatan ekonomi masyarakat dan menjadi bagian integral dari upaya pembinaan yang dilakukan oleh Dinas PPKUKM sebagai salah satu langkah dalam Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia (Gernas BBI),” jelas Ratu.
Baca Juga : Bazar Jakpreneur Jakarta Pusat Jadi Wadah Promosikan Produk UMKM
Berdasarkan catatan, Presiden Joko Widodo telah meminta seluruh jajarannya untuk terus memanfaatkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk belanja produk dalam negeri. Jokowi tidak ingin anggaran APBN lebih banyak digunakan untuk membeli produk impor.
“Jangan sampai, sekali lagi, dalam posisi ekonomi yang tidak mudah ini, APBN, APBD yang uangnya dikumpulkan dari pajak, dari bea cukai, dari penerimaan negara bukan pajak [PNBP] dari dividen BUMN, kumpul kemudian ditransfer ke daerah, tapi belinya barang-barang impor. Ada produk UMKM, ada produk koperasi, kenapa tidak ke sana?,” kata Jokowi.
Sejalan dengan arahan tersebut, Jokowi juga meminta agar produk-produk usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) serta koperasi terus didorong agar dapat masuk ke dalam e-Katalog. Hal ini akan memberikan akses yang lebih luas bagi UMKM dan koperasi untuk memasarkan produk mereka secara digital dan meningkatkan peluang mereka dalam pasar domestik.
Sumber : Bisnis.com
 tahun ini sebesar Rp15,8 triliun.){kind=link}