SuaraUMKM, Jakarta – Pemerintah Kota Surabaya menyatakan akan berkolaborasi dengan desainer untuk mengembangkan produk UMKM. Sebanyak 14 desainer telah diundang untuk menciptakan dan mengembangkan produk dari pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di Kota Pahlawan.
Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi dalam keterangan tertulis, Senin (13/3), menyatakan bahwa kolaborasi antara desainer dan pelaku UMKM Surabaya telah menciptakan delapan motif batik Surabaya yang dikenal sebagai Batik Suroboyo.
“Saya minta ajak desainer, nanti yang membayar adalah pemkot. Contoh yang mendesain sepatu adalah mahasiswa desain produk (despro), sehingga mereka itu belajar, karena tidak bisa akan naik menjadi lebih tinggi kalau tidak melalui proses (belajar) ini,” ujar Wali Kota Eri.
Baca Juga : Kisah Pelaku UMKM Asal Jawa Timur Yang Berhasil Ubah Kain Perca Dan Dedaunan Jadi Ladang Uang
Eri juga menegaskan pentingnya penggunaan produk UMKM di kalangan pejabat dan pegawai Pemkot Surabaya sebagai bentuk dukungan terhadap usaha lokal. Dukungan ini penting di tengah sektor tersebut yang mulai berinovasi dan berkembang.
“Alhamdulillah, UMKM sekarang menciptakan berbagai inovasi yang berkembang. Mereka memiliki kesempatan untuk menjual produknya lebih banyak, otomatis mereka sudah mengerti pasarnya. Maka, pemerintah mendampingi dan harus tahu model (tren) sepatu dan baju saat ini seperti apa,” kata Eri.
Baca Juga : Komisi B DPRD Surabaya Sebut Bulan Ramadhan Menjadi Momentum Yang Pas Bagi Pelaku UMKM Untuk Menambah Omzet
Belanja APBD Kota Surabaya untuk sektor UMK dan PDN (produk dalam negeri) menjadi yang terbesar se-Indonesia dibandingkan semua kota se-Indonesia. Eri Cahyadi berharap alokasi anggaran untuk UMKM pada APBD 2023 mencapai Rp3 triliun dan dapat membantu mengurangi angka kemiskinan di kota tersebut.
“Surabaya ini anggaran untuk UMKM Rp1,2 triliun terbesar di Indonesia, insya Allah tahun ini (APBD 2023) mengalokasikan anggaran senilai Rp3 triliun. Semoga bisa mengurangi kemiskinan (penduduk miskin) dari 4,7 persen bisa turun menjadi 2 persen,” ujar Cak Eri.
Selain itu, Pemkot Surabaya telah meluncurkan e-commerce pemerintahan pertama di Indonesia yaitu e-Peken Surabaya. Aplikasi ini memungkinkan para pedagang toko kelontong untuk menjual kebutuhan pokok melalui platform digital. Para ASN Pemkot Surabaya diwajibkan membeli kebutuhan pokoknya dari aplikasi e-Peken tersebut.
Sumber : Jawa Pos
