SuaraUMKM, Jakarta – Biaya logistik yang tinggi di Indonesia dinilai menjadi kendala serius bagi pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Tak hanya menjadi beban finansial, mahalnya biaya logistik juga dianggap dapat menghambat pertumbuhan ekonomi digital di Tanah Air.
Menurut data dari Momentum Works hingga akhir tahun lalu, biaya pengiriman dari DKI Jakarta ke Papua Barat dapat mencapai Rp 130.000 per kilogram. Sedangkan biaya pengiriman ke Maluku Utara dan Sulawesi Utara berkisar antara Rp 70.000 dan Rp 60.000 per kilogram. Biaya pengiriman termurah tercatat di intrakota DKI Jakarta, yaitu Rp 10.000 per kilogram.
Salah satu perusahaan layanan pemesanan barang digital online, Forwarder, menyebut aktivitas lokapasar mendominasi ekonomi digital, sedangkan UMKM jadi penopang dalam aktivitas logistik. Stephanus Sugiharto, CEO dan Co-Founder Forwarder, menjelaskan bahwa sektor logistik memiliki peran yang signifikan dalam mempercepat pertumbuhan ekonomi digital di Indonesia.
“Komponen biaya pengiriman yang cukup tinggi ini tidak dapat terlepas dari pelaku usaha UMKM. Semakin biaya dapat ditekan, UMKM bisa memberikan harga jual yang lebih kompetitif di pasar,” ujar Stephanus dalam keterangannya, Rabu (20/12).
Baca Juga : Survei Mandiri Institute Sebut UMKM di Indonesia Kian Membaik
Tantangan biaya pengiriman juga dianggap sebagai hambatan dalam percepatan penetrasi ekonomi digital di Indonesia. Menurut Stephanus, UMKM dapat memanfaatkan pengiriman laut, mengingat sekitar 70 persen dari aktivitas pengiriman barang di seluruh dunia dilakukan melalui laut. Namun, perhatian utama seringkali terkait dengan volume pengiriman.
“Para UMKM dapat memanfaatkan fasilitas LCL (less container load) yang merupakan metode pengiriman kargo gabungan. Ini menjadi satu solusi opsi pilihan merencanakan rantai pasok lebih baik. Pengiriman dapat digabungkan untuk kargo dengan tujuan yang sama, dengan konsep cost sharing,” jelasnya.
Dia melanjutkan, dengan kuantitas tertentu, harga pengiriman yang tinggi, seperti Rp 120.000 per kilogram, dapat diminimalkan menjadi Rp 12.000 per kilogram. Selain itu, penting untuk menyederhanakan proses logistik agar memudahkan UMKM. Pengguna logistik juga memerlukan kepastian harga, kelengkapan dokumen, laporan, dan pelacakan yang terintegrasi.
Stephanus melanjutkan, perusahaannya mengemas proses logistik tersebut menjadi lebih mudah melalui aplikasi atau situs web. Hal ini memungkinkan pelaku bisnis untuk fokus sepenuhnya pada inti bisnis mereka tanpa khawatir terkait kondisi pengiriman.
Baca Juga : UMKM Jabar Bakal Dibantu Diaspora Ekspor Produk ke Pasar Global
Pemerintah Indonesia memiliki target untuk mencapai nilai ekonomi digital sebesar Rp 3.216 triliun pada tahun 2027, dengan pertumbuhan tahunan sebesar 18 persen. Bahkan pada tahun 2045, pemerintah menargetkan nilai ekonomi digital Indonesia mencapai Rp 25.197 triliun, setara dengan 18 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB).
Dalam perhitungan nilai ekonomi digital per 2027 tersebut, e-commerce atau lokapasar diharapkan memiliki kontribusi tertinggi sebesar Rp 877 triliun, diikuti oleh sektor keuangan, media dan periklanan, serta mobilitas.
Sementara itu, transformasi dan digitalisasi UMKM terus menjadi fokus pemerintah, sebagai jantung dari aktivitas lokapasar. Data Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (Kemenkop UKM) mencatat bahwa baru 13 persen UMKM di Indonesia yang telah terdigitalisasi, dengan target mencapai 47 persen pada tahun 2024. Hingga Oktober 2023, sekitar 35,7 persen dari total populasi UMKM, atau sekitar 22,87 juta pelaku UMKM, sudah memanfaatkan platform lokapasar.
Sumber : Kumparan
.){kind=link}