spot_img

Optimis Satu Juta Produk UMKM Masuk E-Katalog, LKPP Pangkas Birokrasi

Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP), Abdullah Azwar Anas dalam Pembukaan Kegiatan Business Matching Tahap Kedua di Jakarta, Senin (25/4/2022).

SUARAUMKM.COM, Jakarta – Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) optimistis target 1 juta produk koperasi serta usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) dapat tayang di e-katalog pada 2022.

Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP), Abdullah Azwar Anas optimistis target sejuta tersebut dapat tercapai karena telah melakukan sejumlah terobosan yang mempermudah produk dalam negeri UMKM dan koperasi bisa masuk ke sistem belanja pemerintah (e-katalog).

Salah satunya adalah memangkas birokrasi atau tahapan untuk masuk ke e-katalog, baik itu secara nasional maupun lokal. Dengan begitu, pelaku usaha koperasi dan UMKM di daerah tidak harus ke LKPP pusat untuk mengurus proses tersebut.

Menurutnya, pelaku UMKM bisa datang langsung ke Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ) yang ada di dinas koperasi daerah masing-masing, untuk mengurus prosesnya.

Selain itu, kata dia, kemudahan lainnya adalah tidak adanya keharusan semua produk yang masuk e-katalog berstandar nasional. Kecuali produk yang berkaitan dengan kesehatan dan sejenisnya seperti obat- obatan, minuman dan lainnya.

“Dulu syarat UMKM masuk ke e- katalog susah, harus ber-SNI (Standar Nasional Indonesia). Namun sekarang atas saran Presiden sudah kita coret syarat itu,” terang Anas.

Anas mengatakan bahwa e-katalog lokal mendorong untuk pemerataan ekonomi ke seluruh Republik Indonesia. “Itu adalah misi dari e-katalog lokal yang sekarang sedang dikelola. Terintegrasi dan terdigitalisasi,” jelas dia.

Selain itu, prosesnya pun telah dipangkas dari delapan tahap menjadi dua tahap, sehinga menjadi lebih singkat. Dalam hal itu, tidak ada lagi negosiasi harga di LKPP. Tidak ada juga kontrak setiap dua tahun sekali. Begitu masuk dan diproses maka bisa langsung tayang. “Jika tidak melanggar, seumur hidup barangnya bisa tayang di LKPP,” tegas Anas.

BACA JUGA :  UMKM Wajib Tahu, Inilah Cara Daftar KUR Bank Mandiri 2023

Terobosan-terobosan LKPP ini guna menindaklanjuti arahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang menargetkan penggunaan minimal 40 persen anggaran pengadaan barang dan jasa kementerian/lembaga, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan pemerintah daerah (pemda) untuk membeli produk dalam negeri.

spot_img

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

spot_imgspot_imgspot_imgspot_img

Popular

spot_img

Subscribe

Article
Related

UIN Surakarta Gandeng LSP Diginesia Tingkatkan Kompetensi dan Daya Saing SDM

SuaraUMKM, Jakarta - Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Mas...

Perkuat Sport Tourism, Pemprov DKI Hadirkan Jakarta Padel Exhibition 2026

JAKARTA – Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melalui Dinas Pariwisata...

Aktivasi Creative Hub, Kemenekraf Latih Pelaku Usaha Kuliner Papua Tembus Pasar Global

JAYAPURA — Kekayaan kuliner Papua tidak hanya menyimpan keunikan...

Bawa Produk Lokal Go International, Kemenekraf Dorong Anak Muda Papua Maksimalkan Platform Digital

JAYAPURA – Produk ekonomi kreatif Papua memiliki peluang besar...