SuaraUMKM, Jakarta – Pemerintah Kabupaten Cirebon, Jawa Barat, menyebutkan fasilitas Layanan Pengembangan Usaha atau Business Development Service (BDS) di daerah itu hingga saat ini telah melayani sekitar 10 ribu pelaku usaha mikro kecil dan menengah (UMKM).
“Sejak diluncurkan pada 2022 sampai awal tahun 2025 ini, fasilitas BDS Kabupaten Cirebon telah melayani sekitar 10 ribu pelaku UMKM,” kata Penjabat (Pj) Bupati Cirebon Wahyu Mijaya saat dikonfirmasi di Cirebon, Kamis.
Ia mengatakan layanan ini menjadi salah satu bentuk dukungan pemerintah daerah dalam mendorong perkembangan UMKM di Kabupaten Cirebon.
Wahyu menjelaskan fasilitas BDS berfungsi sebagai tempat untuk menampilkan produk UMKM, serta menyediakan berbagai layanan penunjang yang diberikan secara gratis bagi pelaku usaha.
Menurut dia, layanan tersebut meliputi pengurusan perizinan usaha, foto produk, pembuatan kemasan, hingga konsultasi pemasaran.
Dia menyebutkan layanan BDS di Cirebon, dibuka setiap hari dan dioperasikan di tingkat kecamatan untuk mempermudah akses pelaku usaha.
“BDS ini sudah menjangkau tingkat kecamatan. Kami tidak hanya menunggu pelaku usaha datang, tetapi juga melakukan pendekatan dengan sistem jemput bola melalui petugas yang terjadwal,” katanya.
Wahyu meyakini layanan BDS dapat menjadi model percontohan bagi daerah lain, dalam mendukung pengembangan UMKM.
Selain itu, ia memastikan Pemkab Cirebon terus memantau dan memperbaiki layanan ini guna meningkatkan kualitas dan cakupannya.
“Kami masih menghadapi kendala, terutama terkait fasilitas rumah kemasan. Kami berencana mengajukan bantuan ke kementerian pada tahun depan,” ujarnya.
Dengan meningkatkan kualitas layanan BDS, kata dia, pelaku UMKM di Kabupaten Cirebon dapat mengembangkan produk yang lebih berkualitas dan memperluas pasar.
“Dengan adanya BDS, kami berharap UMKM di wilayah Cirebon dapat berkontribusi lebih besar dalam perekonomian daerah dan menjadi bagian dari solusi penguatan ekonomi nasional,” ucap dia.
Coach faran sebagai seorang pengamat UMKM, melihat layanan Business Development Service (BDS) yang diterapkan oleh Pemerintah Kabupaten Cirebon sebagai langkah positif yang dapat menjadi contoh bagi daerah lain dalam mendukung pertumbuhan dan pengembangan UMKM. Dengan telah melayani sekitar 10 ribu pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) sejak diluncurkan pada 2022, BDS telah membuktikan bahwa pendekatan berbasis layanan gratis yang komprehensif dan mudah diakses sangat bermanfaat bagi pelaku UMKM, terutama dalam hal pengurusan perizinan, foto produk, pembuatan kemasan, dan konsultasi pemasaran.
Salah satu aspek yang sangat positif adalah distribusi layanan BDS yang tidak hanya terbatas pada kantor pusat, tetapi juga telah menjangkau tingkat kecamatan. Pendekatan “jemput bola” dengan mengirimkan petugas terjadwal untuk menemui pelaku usaha di lokasi mereka, tentu akan sangat mempermudah akses bagi pelaku UMKM yang mungkin kesulitan atau tidak sempat datang langsung ke pusat layanan. Ini menunjukkan komitmen nyata pemerintah daerah untuk menciptakan ekosistem yang inklusif dan mendukung perkembangan UMKM hingga ke level grassroot ujar Coach Faran.
