SuaraUMKM, Jakarta – Program Diklat Vokasi Universitas Indonesia (UI) bakal memperkenalkan model aplikasi pemeringkatan dengan tujuan meningkatkan akses pembiayaan bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).
“Model Penerapan Pemeringkatan UMKM dapat menjadi solusi untuk mengatasi tantangan akses permodalan dan membantu lembaga penjaminan menilai kelayakan penjaminan kredit secara lebih obyektif dan transparan,” kata Tim Peneliti Vokasi UI Dede Surianto dalam Focus Group Discussion (FGD) di Jakarta , dikutip Antara, Senin 25 Desember 2023.
Salah satu masalah utama yang dihadapi UMKM adalah tuntutan bank dan nilai agunan yang rendah, sehingga kepemilikan UMKM sulit mendapatkan pembiayaan. Dalam konteks ini, penerapan model pemeringkatan kredit UMKM dianggap sebagai langkah untuk meningkatkan akses terhadap pembiayaan dengan harapan memberikan dampak yang lebih adil.
Baca Juga : Jadi Penyumbang Lapangan Kerja, Pembiayaan UMKM Masih Rendah
Model yang diusulkan dapat diadopsi oleh lembaga perbankan penjaminan dan lembaga keuangan untuk menilai kelayakan pembiayaan UMKM. Dalam FGD tersebut, berbagai faktor dibahas untuk diintegrasikan ke dalam model pemeringkatan, termasuk profil bisnis UMKM, kinerja keuangan, dan kualitas manajemen.
Anwar, pakar penjaminan kredit Indonesia dan Kepala Departemen Jaminan Risiko FIA UI, menyatakan bahwa model pemeringkatan ini memiliki parameter yang komprehensif dan memerlukan tingkat penilaian yang tinggi. Keakuratannya diharapkan mampu memberikan profil risiko UMKM yang tepat.
“Penerapan ini diharapkan dapat mendorong pelaku UMKM untuk memanfaatkan skema penjaminan kredit, baik berupa pinjaman tunai maupun nontunai,” ujar Anwar.
Baca Juga : Biaya Logistik yang Tinggi Masih Menjadi Beban Pelaku UMKM
Berdasarkan hasil FGD, beberapa poin penting muncul, termasuk perlunya perguruan tinggi menyusun rencana pengembangan aplikasi pemeringkatan UMKM. Hal ini melibatkan aspek-aspek seperti memastikan model tersebut memenuhi kondisi dan kebutuhan sistem keuangan UMKM, pedagang tunggal, usaha mikro dan ultra kecil, serta UMKM perorangan.
Selain itu, pentingnya membentuk lembaga yang tepat terkait dengan operasional penjaminan dan perlunya kerja sama dengan berbagai pemangku kepentingan, seperti lembaga penjaminan, perbankan, asosiasi UMKM, serta kementerian atau lembaga pemerintah terkait. Semua langkah ini sejalan dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 2/POJK.05/2017 secara ekonomis.
Sumber : Link UMKM
 bakal memperkenalkan model aplikasi pemeringkatan untuk pelaku UMKM.){kind=link}