spot_img

Khusus UMKM Jakbar, Kini Urus Sertifikasi Halal Cukup Di Kecamatan

Gedung kantor kecamatan Tamansari, Jakarta Barat yang menjadi salah satu tempat mengurus sertifikasi halal. (Dok. Kota Adm. Jakarta Barat)
Gedung kantor kecamatan Tamansari, Jakarta Barat yang menjadi salah satu tempat mengurus sertifikasi halal. (Dok. Kota Adm. Jakarta Barat)

SuaraUMKM, Jakarta – Pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di wilayah Jakarta Barat kini memiliki akses yang lebih mudah untuk mengurus sertifikasi halal.

Iqbal Idham Ramid, Kepala Suku Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah (PPKUKM) Jakarta Barat, menyatakan bahwa pelaku UMKM dapat melakukan proses tersebut melalui fasilitas yang telah disediakan di kantor kecamatan di Jakarta Barat.

“Jika mengurus melalui fasilitas kami, para pelaku UMKM bisa mengurus sertifikasi halal ke Kepala Satuan Pelayanan (Kasatpel) PPKUKM di kecamatan yang ada di Jakarta Barat,” ungkap Iqbal saat memberikan keterangan pada Jum’at (14/7).

Jika pelaku UMKM telah memenuhi semua persyaratan yang ditetapkan, pihak PPKUKM akan membantu mengusulkan permohonan sertifikasi halal tersebut. Tahun ini, PPKUKM Jakarta Barat menargetkan sebanyak 600 UMKM binaannya untuk mendapatkan sertifikasi halal secara gratis.

Baca Juga : Jakarta Barat Pasarkan Produk 21 UMKM di Mal Puri Indah

“Tahun ini kita targetkan 600 pelaku UMKM punya sertifikat halal. Tahun lalu sudah ada 1.000 pelaku UMKM yang punya sertifikat halal,” jelas Iqbal.

Untuk mencapai target tersebut, pada tahun 2023, Sudin PPKUKM telah mengurus sertifikasi halal bagi 200 pelaku UMKM, dan saat ini sedang memproses sertifikasi bagi 200 pelaku UMKM berikutnya. Pada akhir tahun, PPKUKM berharap sebanyak 600 pelaku UMKM di wilayah tersebut telah memegang sertifikat halal.

Sertifikasi halal dapat diurus melalui dua jalur, yaitu melalui PPKUKM dengan jalur reguler atau melalui Kementerian Agama dengan jalur “self declare“. Jalur “self declare” memungkinkan pelaku UMKM untuk menyatakan status halal produk mereka sendiri.

Iqbal menjelaskan bahwa untuk mendapatkan status “self-declare“, pelaku UMKM harus memenuhi standar halal yang telah ditetapkan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) dari Kementerian Agama. Persyaratan termasuk adanya pernyataan tertulis berupa akad/ikrar yang menyatakan kehalalan produk dan bahan yang digunakan dalam produksi.

BACA JUGA :  Starlink Masuk Indonesia, UMKM Penyedia ISP Lokal Khawatir

Baca Juga : HUT DKI Jakarta ke-496, Festival Seni dan Bazaar Tampilkan Produk UMKM

Selain itu, proses produksi halal juga menjadi bagian penting dalam penerbitan sertifikasi halal. Pendampingan proses produksi halal (PPH) akan membantu memastikan bahwa produk tersebut memenuhi standar halal yang berlaku.

Untuk memastikan kelayakan dan kesesuaian dokumen yang dilampirkan, BPJPH akan melakukan verifikasi dan validasi atas dokumen pernyataan ikrar dan hasil dari pendampingan PPH.

Jika terdapat ketidaksesuaian dengan kriteria standar sertifikasi halal “self declare“, pengajuan pelaku UMKM akan ditolak, dan mereka akan diminta untuk mengurus sertifikat halal secara reguler.

Sumber : JPNN

spot_img

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

spot_imgspot_imgspot_imgspot_img

Popular

spot_img

Subscribe

Article
Related

Perkuat Sport Tourism, Pemprov DKI Hadirkan Jakarta Padel Exhibition 2026

JAKARTA – Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melalui Dinas Pariwisata...

Aktivasi Creative Hub, Kemenekraf Latih Pelaku Usaha Kuliner Papua Tembus Pasar Global

JAYAPURA — Kekayaan kuliner Papua tidak hanya menyimpan keunikan...

Bawa Produk Lokal Go International, Kemenekraf Dorong Anak Muda Papua Maksimalkan Platform Digital

JAYAPURA – Produk ekonomi kreatif Papua memiliki peluang besar...

Tidak Harus Punya Modal Besar! Cara Menemukan Ide Bisnis dari Pekerjaan dan Keahlian Anda

Series Employee-Preneur - Bagian 4 | tidak harus langsung...