SuaraUMKM, Jakarta – Asosiasi UMKM Sumatera Utara meminta pemerintah membantu para pelaku UMKM di wilayahnya yang tidak bisa mendapatkan kredit usaha rakyat (KUR) karena masuk “daftar hitam” bank.
“Sejak pandemi COVID-19, banyak UMKM yang masuk ‘blacklist’ bank,” ujar Ketua Asosiasi UMKM Sumut Ujiana Sianturi.
Menurut Ujiana, pelaku UMKM itu layak mendapatkan perhatian dari pemerintah karena kesulitan mereka merupakan dampak dari pandemi COVID-19.
Misalnya, dia mencontohkan, ada pelaku UMKM yang tidak bisa membayar cicilan sepeda motor lantaran usaha mereka hancur diterjang pandemi dan itu membuat nama mereka tercoreng di bank.
“Bahkan pernah beberapa waktu lalu kami membantu UMKM di Pematang Siantar, dari 10 UMKM, ada delapan yang bermasalah,” tutur Ujiana.
UMKM-UMKM tersebut, perempuan yang juga Ketua Dewan Kopi Indonesia perwakilan Sumut periode 2021-2025 itu melanjutkan, pada akhirnya kesulitan berproduksi. Sebagian dari mereka lalu mendapatkan bantuan dari koperasi simpan pinjam. Akan tetapi, Ujiana menyebut bahwa bunga pinjamannya tinggi.
“Bunganya bisa melambung ke 10-20 persen. Mau tidak mau mereka mengambil itu. Jadi memang pemerintah harus mengambil sikap. Kalau tidak kepada pemerintah, kepada siapa lagi UMKM ini meminta tolong,” kata dia.
Ujiana menyarankan pemerintah untuk membuat metode lain penyaluran dana bantuan untuk UMKM selain dari mekanisme bank.
Yang penting, dia menambahkan, UMKM bisa memperoleh dana bantuan untuk menjalankan produksinya. Hal tersebut juga akan berdampak pada perekonomian negara.
“Jadi, tolong dibantu. Kami sebagai asosiasi hanya bisa menjembatani dan menyuarakan UMKM,” ujar Ujiana.
Sumber Informasi : Antaranews.com
