SuaraUMKM, Jakarta – Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (UKM) meminta perbankan untuk memberi kemudahan akses kredit bagi sektor pelaku usaha mikro kecil dan menengah (UMKM), mengingat sektor ini menjadi penyumbang terbesar pertumbuhan ekonomi Indonesia.
Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki, Minggu, mengatakan Presiden Joko Widodo telah memerintahkan agar kredit perbankan untuk sektor UMKM ditingkatkan hingga mencapai 30 persen pada tahun 2024.
“Tapi saya enggak yakin 2024 ini bisa nyampe. Karena perbankannya kalau mau kasih pinjaman masih melihat orangnya pakai dasi enggak, bawa mobil mewah enggak, (jadi) masih (melihat) bawa angunan, ini yang harus kita ubah,” kata Teten saat menghadiri Mukernas IV Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia (KNTI) di Aceh Besar.
Teten menjelaskan sektor UMKM menyumbang sekitar 61 persen produk domestik bruto (PDB) nasional. Ada sekitar 64,2 juta pelaku UMKM di Tanah Air, dan menyediakan 97 persen lapangan kerja bagi penduduk Indonesia.
Namun, kredit perbankan untuk sektor tersebut hanya 20 persen. “Tapi kredit perbankan kita 80 persen untuk usaha besar, padahal mestinya kepada UMKM,” ujar Teten.
Seperti negara Thailand dan Malaysia, menurut Teten, mereka telah memberikan 40 persen kredit perbankan untuk UMKM. Kemudian Jepang juga memberikan 60 persen kredit perbankan untuk UMKM, dan bahkan Korea Selatan memberikan hingga 80 persen kredit perbankan bagi UMKM.
“Ini menjadi tantangan kita. Bank masih melihat dalam penyaluran pembiayaan itu masih pakai agunan. UMKM enggak punya aset, kalau dipakai skema itu maka tidak akan nyambung,” ujarnya.
Namun saat ini, Teten menambahkan, seiring perkembangan teknologi digital maka sudah mulai masuk ke sektor keuangan. Kata dia, layanan financial technology (Fintech) sudah mampu memberi kredit hingga Rp2 miliar, tanpa agunan.
“Bahkan mereka sekarang sudah ketemu kita, sampai Rp10 miliar pun mereka bisa melakukan. Karena itu kita sedang dorong juga dengan OJK, perbankan, supaya perbankan itu juga mulai menggunakan pendekatan teknologi, credit scoring untuk menyalurkan pembiayaan kepada UMKM,” ujarnya.
Banyak, kata Teten, warung makan dan usaha lain yang cash flow bagus, tapi karena pembukuan tidak ada maka dianggap belum memiliki akses ke institusi finansial atau unbankable, padahal kalau dilihat dari rekam jejak usaha tersebut cukup bagus.
“Oleh karena itu UMKM kita dorong semua untuk pencatatan pakai aplikasi digital, sudah banyak, supaya nanti ketika ada kebijakan bank yang pakai credit scoring UMKM juga sudah mulai pencatatan keuangan yang sudah digital,” ujarnya.
Sumber Informasi : Antaranews.com
