SuaraUMKM, Jakarta – Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Chusnunia Chalim meminta pemerintah untuk tetap memberikan perhatian kepada usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) dan industri kecil dan menengah (IKM).
Chusnunia Chalim menyambut baik terkait kabar kenaikan Upah Minimum Provinsi (UMP) 2025 sebesar 6,5 persen.
“Terkait upah minimum yang naik 6,5 persen itu, tentu kalau dari sisi untuk kesejahteraan pekerja kita sangat mendukung,” ujarnya di Jakarta, Senin.
Meski begitu Chusnunia meminta agar pemerintah tetap memperhatikan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) dan industri kecil dan menengah (IKM).
Pemerintah dapat memberikan perhatian yang besar untuk mendorong pelaku UMKM dan IKM dengan cara mempermudah perizinan serta standardisasi dengan biaya yang minim.
“Standardisasi produk itu penting dan pemerintah harus hadir di standardisasi produk karena memakan biaya besar dan butuh kemampuan bagi UMKM. Untuk dapat hal itu, biaya dan kemampuan untuk mencapai standardisasi itu effort-nya besar, pemerintah harus hadir di sini, di ruang-ruang ini,” kata Chusnunia.
Dia juga mengimbau pemerintah untuk melakukan mitigasi yang menyangkut kemampuan implementasi.
Dirinya sangat berharap, agar tidak terjadi pemutusan hubungan kerja (PHK) atau pindahnya investasi ke negara lain yang menawarkan upah buruh lebih rendah.
“Pada prinsipnya pemerintah tetap harus memperjuangkan kesejahteraan dan keberlangsungan usaha. Semua harus seimbang. Program-program intervensi seperti keringanan pajak dan pemenuhan kebutuhan infrastruktur Industri penting untuk diatensi pemerintah,” ujarnya.
Sebagai informasi, Presiden RI Prabowo Subianto mengumumkan kenaikan Upah Minimum Provinsi (UMP) 2025 sebesar 6,5 persen.
Pengumuman kenaikan UMP tersebut disampaikan langsung di Istana Kepresidenan, Jakarta pada 29 November 2024.
Coach Faran sebagai seorang pengamat UMKM, melihat adanya dua sisi penting dari isu ini yang perlu mendapat perhatian, terutama untuk keberlanjutan UMKM dan IKM di tengah dinamika ekonomi.
Kenaikan UMP: Tantangan dan Peluang Kenaikan UMP sebesar 6,5% memang menjadi kabar baik bagi pekerja, karena dapat meningkatkan daya beli dan kesejahteraan mereka. Namun, di sisi UMKM dan IKM, kebijakan ini berpotensi menjadi tantangan besar, terutama bagi usaha kecil dengan margin keuntungan yang tipis. Beban operasional yang meningkat dapat memicu risiko:
1. Efisiensi Berlebihan: Pemilik usaha mungkin akan mengurangi jumlah tenaga kerja atau memilih otomatisasi untuk menekan biaya, yang dapat menyebabkan PHK.
2. Kompetisi yang Kurang Adil: UMKM bisa kalah bersaing dengan perusahaan besar yang memiliki kemampuan finansial lebih baik untuk menyesuaikan diri dengan kenaikan biaya tenaga kerja.
Namun, kenaikan UMP ini juga bisa menjadi peluang:
– Jika diiringi dengan peningkatan produktivitas tenaga kerja, UMKM dapat mengalami pertumbuhan.
– Daya beli masyarakat yang meningkat dapat meningkatkan permintaan terhadap produk UMKM.
Sebagai pengamat UMKM, Coach Faran mendorong pelaku usaha untuk mulai mempersiapkan diri dengan:
– Meningkatkan efisiensi operasional.
– Berinovasi pada produk dan layanan.
– Memanfaatkan program pendukung yang disediakan pemerintah.
Kenaikan UMP memang membawa tantangan, tetapi dengan kolaborasi yang baik antara pelaku usaha, pemerintah, dan pekerja, hal ini bisa menjadi momentum untuk memperkuat sektor UMKM.
