SuaraUMKM, Jakarta – Setelah resmi dilantik sebagai Presiden Republik Indonesia yang ke-8, Prabowo Subianto membuat langkah strategis dengan memisahkan Kementerian Koperasi dan UMKM. Langkah ini bertujuan untuk memberikan perhatian yang lebih terfokus pada pengembangan sektor UMKM, yang saat ini berkontribusi sekitar 60% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia dan menyerap lebih dari 97% tenaga kerja nasional (sumber: Kementerian Koperasi dan UKM, 2023). Kementerian baru ini diharapkan menjadi angin segar yang mendorong UMKM untuk naik kelas dan semakin kompetitif di pasar global.
Presiden Prabowo menunjuk Maman Abdurrahman sebagai Menteri UMKM, dengan tugas utama untuk memajukan 65 juta pelaku UMKM di Indonesia. Saat ini, hanya sekitar 15% UMKM yang berhasil naik kelas dari skala mikro ke kecil dan menengah (sumber: Badan Pusat Statistik, 2023). Oleh karena itu, pelaku UMKM menaruh harapan besar pada kementerian baru ini untuk menghadirkan kebijakan yang mampu meningkatkan kualitas usaha mereka, terutama di era digital yang semakin kompetitif.
Dengan terbentuknya Kementerian UMKM, diharapkan seluruh deputi yang menangani UMKM – mulai dari pemula, mikro, hingga menengah – dapat bekerja lebih efektif. Data dari Kementerian Koperasi dan UKM menunjukkan bahwa 75% UMKM di Indonesia masih berada pada kategori mikro, yang sering kali kesulitan mengakses pembiayaan, teknologi, dan pelatihan berkualitas (sumber: Kementerian Koperasi dan UKM, 2022). Kementerian ini diharapkan mampu merumuskan kebijakan tepat sasaran untuk mempercepat transformasi UMKM agar lebih bersaing di pasar domestik dan internasional.
Faransyah Agung Jaya, yang akrab disapa Coach Faran, seorang pengamat UMKM, menyatakan bahwa mayoritas dari 65 juta pelaku UMKM berharap bisa naik kelas. Namun, berdasarkan data, kurang dari 10% UMKM di Indonesia saat ini mampu bertahan lebih dari lima tahun (sumber: Laporan Statistik UMKM Bank Indonesia, 2022). Coach Faran menegaskan bahwa Kementerian UMKM tidak dapat bekerja sendiri. “Untuk membantu UMKM naik kelas, diperlukan kolaborasi multi-pihak. Pemerintah perlu menggandeng dunia pendidikan, sektor swasta, organisasi masyarakat, yayasan, serta media massa,” jelasnya.
Coach Faran, yang telah menjadi Coach Wirausaha lebih dari 10 tahun, juga menyampaikan harapannya agar Kementerian UMKM dan pemerintah secara keseluruhan aktif berkolaborasi dengan berbagai pihak yang fokus pada pengembangan UMKM. Salah satu contoh yang disebutkan adalah Wiranesia Foundation, sebuah yayasan yang telah berperan dalam mendigitalisasi UMKM, melakukan scale-up, dan menyediakan program inkubasi usaha di seluruh Indonesia sejak pandemi COVID-19 melanda. Data dari Wiranesia Foundation menunjukkan bahwa program digitalisasi telah meningkatkan penjualan UMKM peserta hingga 30% dalam satu tahun (sumber: Laporan Internal Wiranesia Foundation, 2023).
Dengan kolaborasi lintas sektor ini, Coach Faran optimistis bahwa transformasi UMKM dapat tercapai lebih cepat dan membawa dampak nyata bagi perekonomian nasional. Berdasarkan data Bank Indonesia, UMKM yang naik kelas dapat meningkatkan kontribusi PDB hingga 75% pada tahun 2030 jika didukung dengan kebijakan dan kolaborasi yang tepat (sumber: Proyeksi Ekonomi Bank Indonesia, 2023).
